Duterte Ditangkap ICC, Titik Balik dalam Pencarian Keadilan untuk Korban Perang Narkoba Filipina?

CASPO777 Liputan6.com, Manila - Pengacara mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah meminta Mahkamah Agung untuk memulangkan klien mereka ke Manila.

Duterte, yang diterbangkan ke Den Haag pada Selasa (11/3/2025) malam untuk menghadapi tuduhan kejahatan kemanusiaan terkait operasi pemberantasan narkoba, menjadi mantan pemimpin Asia pertama yang dikenai surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Petisi untuk memulangkan Duterte diajukan atas nama putri bungsunya, Veronica, yang menuduh pemerintah menculik ayahnya. Sementara itu, putri sulungnya, Sara, yang juga wakil presiden Filipina berangkat ke Amsterdam pada Rabu (12/3) pagi untuk membantu persiapan hukum ayahnya.

Carlos Conde, peneliti senior Human Rights Watch menyebut langkah ini bersejarah.

"Ini adalah sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara ini, bahkan di Asia Tenggara dan Asia," ujarnya seperti dikutip dari The Guardian.

ICC telah mengonfirmasi surat perintah penangkapan pada Selasa dan menyatakan sidang awal akan dijadwalkan setelah Duterte berada dalam tahanan. Meski waktu persidangan belum jelas, para aktivis mendesak agar prosesnya segera dimulai.

National Union of Peoples’ Lawyers, yang mewakili keluarga korban, menyebut penangkapan Duterte sebagai "kemenangan bagi kaum miskin dan terpinggirkan." Mereka menekankan bahwa perjuangan belum selesai dan harus terus dilakukan hingga Duterte dihukum.

Brother Jun Santiago, pendiri Silingan Coffee, sebuah kedai kopi yang membantu keluarga korban pembunuhan di luar hukum, mengungkapkan rasa gembira dan lega atas penangkapan Duterte. Kedainya bahkan menawarkan diskon minuman pada Selasa untuk menarik pengunjung dan mengedukasi tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era Duterte.

Kelompok HAM Filipina, Karapatan, juga menyambut baik penangkapan ini, menyebutnya sebagai sesuatu yang sudah lama ditunggu.

Sementara itu, pendukung Duterte berargumen bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi karena Filipina telah menarik diri dari Statuta Roma pada 2019. Namun, ICC menegaskan bahwa mereka tetap berwenang atas kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. menegaskan penangkapan dilakukan atas permintaan ICC.

"Saya yakin penangkapan ini dilakukan dengan benar, tepat, dan mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan," kata Marcos Jr. kepada media setelah kepergian Duterte pada Selasa malam. "Kami sama sekali tidak membantu ICC. Penangkapan ini dilakukan sesuai dengan aturan Interpol."

Duterte ditangkap pada Selasa oleh polisi Filipina setibanya di Manila dari Hong Kong, di mana dia menggalang dukungan diaspora Filipina di sana untuk maju dalam pemilu tengah periode mendatang.

The Punisher

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte berpidato di Stadion Southorn, Hong Kong, pada Minggu (9/3/2025). Acara tersebut diselenggarakan oleh pekerja Filipina yang tinggal di Hong Kong untuk menghormati dirinya. (Dok. AP/Vernon Yuen)

Berikut beberapa fakta tentang perang narkoba selama masa kepresidenan Duterte dari 2016 hingga 2022:

Sebagai wali kota yang lama menjabat di Davao, Duterte dikenal dengan julukan "the punisher" atau "sang penghukum" karena kebijakannya yang keras. Pidatonya yang penuh umpatan dan ancaman kematian terhadap geng narkoba menjadi ciri khas kampanyenya yang sukses menuju kursi kepresidenan pada 2016.

Salah satu pernyataannya yang paling terkenal selama kampanye adalah: "Lupakan hukum tentang hak asasi manusia. Jika saya berhasil masuk ke istana presiden, saya akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan sebagai walikota. Kalian, pengedar narkoba, perampok, dan pemalas, lebih baik pergi. Karena saya akan membunuh kalian."

Duterte mengklaim bahwa kampanyenya di Davao telah membuat warga merasa aman dari kejahatan. Niatnya untuk melakukan tindakan keras dan berdarah juga diulanginya kepada wartawan selama masa kampanye.

"Saya katakan, mari kita bunuh lima penjahat setiap minggu agar mereka bisa diberantas," ujarnya kepada Reuters.

Tak lama setelah dilantik, Duterte dengan cepat memperluas kebijakan kerasnya ke seluruh Filipina. Pada akhir 2016, perang terhadap narkoba yang dia canangkan telah berjalan di seluruh negeri dan jumlah korban tewas mulai memecahkan rekor.

Dalam kurun waktu beberapa bulan setelah pelantikannya pada 30 Juni hingga akhir tahun itu, polisi dilaporkan menewaskan lebih dari 2.000 orang. Sebagian besar kematian ini diklaim sebagai hasil baku tembak antara polisi dan tersangka.

Tetap Populer

Meski tindakan keras ini menuai kontroversi dan menimbulkan banyak korban, popularitas Duterte tidak goyah. Survei yang dirilis oleh lembaga penelitian Social Weather Stations pada Desember 2016 menunjukkan bahwa 77 persen warga Filipina merasa puas dengan kinerjanya.

Pada 2018, jurnalis Reuters berhasil meraih penghargaan Pulitzer atas serangkaian laporan investigatif mereka tentang perang narkoba. Salah satu temuan penting mereka adalah rekaman kamera pengawas yang bertentangan dengan versi resmi pihak berwenang mengenai insiden baku tembak. Laporan ini mengungkap fakta-fakta yang mempertanyakan keabsahan narasi resmi, menunjukkan bahwa banyak kematian mungkin tidak terjadi seperti yang dilaporkan.

Dengan demikian, meski perang terhadap narkoba Duterte mendapat dukungan luas dari publik, praktiknya menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan akuntabilitas.

Ketika Duterte meninggalkan jabatannya pada 2022, jumlah korban resmi dari perang narkoba telah meningkat setidaknya tiga kali lipat. Menurut data polisi, 6.200 tersangka tewas, sementara pemerintah Filipina secara resmi mengakui 6.248 kematian.

Namun, para aktivis menyatakan angka sebenarnya jauh lebih tinggi. Ribuan pengguna narkoba dari kalangan miskin dan perkotaan, banyak yang masuk dalam daftar pantauan resmi, tewas dalam kondisi misterius.

Duterte tetap tidak menyesali kebijakannya dan bersikeras bahwa dia hanya memerintahkan polisi untuk bertindak dalam rangka membela diri, meski fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia sering kali menggali kembali jenazah dan membandingkannya dengan sertifikat kematian serta laporan resmi. Puluhan kasus mengungkap kematian akibat kekerasan, meski sertifikat kematian menyebutkan penyebab alami.

Salah satu contoh, seorang korban dinyatakan meninggal karena pneumonia, padahal tengkoraknya memiliki lubang yang disebabkan peluru.

Jaksa Penuntut ICC bahkan memperkirakan bahwa hingga 30.000 orang mungkin telah tewas di tangan polisi atau pelaku tak dikenal selama perang narkoba ini berlangsung.

Awal Mula Penyelidikan dan Surat Perintah Penangkapan

Pada Februari 2018, kantor jaksa ICC menyatakan akan melakukan penyelidikan awal terhadap kematian-kematian di Filipina.

Tak lama setelahnya, Duterte menyatakan bahwa Filipina akan menarik diri dari ICC dan keputusan ini resmi berlaku pada Maret 2019. Meski begitu, menurut aturan ICC, pengadilan tetap memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang terjadi selama periode keanggotaan suatu negara, bahkan setelah negara tersebut menarik diri.

Penyelidikan ICC sempat dihentikan sementara pada 2021 setelah Filipina mengklaim bahwa sistem peradilannya mampu menyelidiki dan menuntut dugaan pelanggaran secara mandiri. Namun, pada 2023, penyelidikan ini diaktifkan kembali karena ICC menilai upaya Filipina tidak memadai.

Awalnya, pemerintahan Marcos Jr. menegaskan tidak akan bekerja sama dengan ICC. Namun, pada akhir 2024, sikap ini berubah ketika pemerintah menyatakan kesediaannya untuk mematuhi setiap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan. Dalam wawancara dengan Reuters pada Januari, menteri kehakiman Filipina juga menyatakan bahwa pemerintah terbuka untuk berkolaborasi dengan lembaga internasional tersebut.

DAFTAR

Cari Blog Ini

ISLAND NUSANTARA