PSU di 24 Daerah, NETGRIT Kritik Kualitas KPU-Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu

 


caspo777 Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay menyoroti pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, PSU menjadi permasalahan pilkada yang mempengaruhi kualitas penyelenggaranya, baik KPU maupun Bawaslu. 

“Mereka tidak profesional dan patut diduga terkait juga dengan integritas mereka. Banyak perkara pilkada ini terkait dengan persyaratan calon. Hal yang seharusnya bisa di-detect dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon/paslon dalam proses pendaftaran dan penetapan calon,” kata Hadar dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/3/2025). 

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay menyoroti pemilihan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, PSU menjadi permasalahan pilkada yang mempengaruhi kualitas penyelenggaranya, baik KPU maupun Bawaslu. “Mereka tidak profesional dan patut diduga terkait juga dengan integritas mereka. Banyak perkara pilkada ini terkait dengan persyaratan calon. Hal yang seharusnya bisa di-detect dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon/paslon dalam proses pendaftaran dan penetapan calon,” kata Hadar dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/3/2025). 

Hadar tak menampik, ada biaya yang tidak sedikit saat penyelenggaraan PSU yang jumlahnya tersebar di 24 daerah. Namun hal itu menjadi konsekuensi demi mempertahankan kualitas demokrasi. 

“Bahwa harus dibutuhkan biaya tambahan untuk melakukan PSU, harus kita terima sebagai konsekuensi jika kita ingin memastikan sistem demokrasi kita berjalan dengan berkualitas, kita perlu meminta pertanggungjawaban penyelenggara,” ujar eks komisioner KPU ini.

Oleh karena itu, Hadar meminta kepada penyelenggara dan pengawas pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk melakukan evaluasi terhadap para penyelenggara di daerah. 

“Perlu tegas dan tidak ragu untuk merekomendasikan pemberhentian para komisioner yang kuat diduga sebagai pihak yang telah secara sengaja mengambil tindakan yang mengakibatkan pilkada daerah terkait harus diulang. Juga KPU Bawaslu harus secara ketat mengawasi pelaksanaan PSU,” kata dia menandasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hoaks Haji dan Umrah Gratis dari Pemerintah, Simak Faktanya Agar Tak Terti

Gambar
  ALPHA  SLOT88 Liputan6.com, Jakarta -  Ibadah  haji  dan umrah kerap menjadi sasaran kabar bohong atau hoaks. Misalnya, program haji dan umrah gratis yang mengatasnamakan pemerintah atau Kementerian Agama (Kemenag). Faktanya, tidak ada program baik haji gratis maupun  umrah  gratis yang digelar oleh pemerintah Kemenag pun meminta masyarakat mewaspadai penipuan dan memastikan selalu mendapatkan informasi resmi hanya melalui kanal Kemenag dan Informasi Haji.  Berikut  hoaks  mengenai haji dan umrah gratis yang digelar pemerintah: 1. Cek Fakta: Tidak Benar Link Pendaftaran Haji Gratis 2026 dari Pemerintah Beredar unggahan klaim link pendaftaran haji gratis 2026 dari pemerintah khusus 100 orang yang beruntung. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada Kamis 13 September 2025. Unggahan berisi tulisan sebagai berikut: " Pendaftaran Haji gratis pemerintah khusus 100 orang yang beruntung tahun keberangkatan...
Baca selengkapnya

Sosok Ririn, Dalang Pembunuhan Sekeluarga Terkubur di Rumah Indramayu

Gambar
Indramayu - Ririn Rifanto (35) menjadi dalang pembunuhan sekeluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu. Dalam menjalankan aksinya, Ririn dibantu rekannya Prio Bagus Setiawan (29). Dalam kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Ririn dan Prio, lima nyawa melayang, mereka adalah Budi Awaludin (45), Sachroni (78) ayah dari Budi, Euis Juwita Sari (43) istri budi, dan dua anak Budi berumur 7 tahun inisial RK serta 8 bulan inisial B. Prio mengaku baru pertama kali melakukan aksi kejahatan. Semanatara itu, Ririn mengaku sebelumnya pernah melakukan kejahatan. Pembunuhan terhadap satu keluarga ini merupakan kejahatan kedua yang pernah Ririn lakukan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan Ririn merupakan residivis. "Salah satu adalah mantan residivis, pasal penganiayaan, luka berat dan yang R itu pelaku utamanya. Yang P, belum pernah. Karena baru diajak sekali," kata Hendra, Rabu (10/9/2025). Karena pernah memiliki catatan kepolisian, tim gab...
Baca selengkapnya

AS Gempur 3 Situs Nuklir Iran, Memperparah Eskalasi Konflik?

Gambar
  ALPHASLOT88 Liputan6.com, Jakarta -  Serangan  Amerika Serikat  (AS) ke tiga fasilitas nuklir Iran pada Minggu (22/6/2025), menandai eskalasi tajam dalam konflik segitiga antara Iran, Israel, dan AS yang selama ini terpendam di balik diplomasi tumpul dan operasi militer berskala terbatas. Peristiwa ini mencerminkan bergesernya norma dalam menyelesaikan konflik antarnegara: dari meja perundingan kembali ke logika kekuatan senjata. Pada saat yang sama, risiko   penutupan Selat Hormuz   membayangi ekonomi global yang tengah rapuh, dengan harga energi yang bisa melonjak drastis dan mengancam stabilitas fiskal negara-negara berkembang. "Saya rasa negara-negara lain baik di kawasan Timur Tengah ataupun  major powers  yang berada di luar kawasan cenderung mendorong de-eskalasi sesegera mungkin. Tidak ada negara yang ingin peperangan ini berlarut-larut, selain mungkin  Israel  dan Iran sendiri. Seperti yang kita ketahui, axis of resistance ya...
Baca selengkapnya